Ternate – Menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada dan hanya melayani petugas sensus yang benar-benar resmi. Hal ini disampaikan untuk memastikan kegiatan sensus berjalan aman, lancar, dan bebas dari penyalahgunaan identitas.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Maluku Utara, Evida Karismawati, menjelaskan bahwa setiap petugas SE2026 telah dibekali atribut lengkap berupa rompi hitam bermotif oranye, kartu identitas, hingga surat tugas resmi saat turun ke lapangan.
“Khusus di Kota Ternate, kami menambahkan barcode sebagai lapisan pengamanan tambahan. Untuk daerah lain, BPS kabupaten/kota menyesuaikan kebijakan masing-masing,” ujar Evida dalam keterangan yang diterima infomalut.id, Pada Minggu 23/11/2025.
Masyarakat Boleh Meminta Petugas Menunjukkan Surat Tugas
Evida menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu untuk meminta petugas memperlihatkan identitas dan surat penugasan bila merasa curiga.
“Ini masih tahap awal sosialisasi. Tahun 2026 nanti, informasinya akan kami gelar lebih masif dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat,” imbuhnya.
BPS akan menggandeng berbagai pihak, mulai dari pengusaha, pelaku UMKM, influencer, hingga media lokal, untuk memperluas sebaran informasi mengenai SE2026. “Kami sangat berharap dukungan para wartawan agar pesan ini sampai secara luas,” katanya.
Rangkaian kegiatan SE2026 akan dimulai pada Mei 2026 dengan pengiriman blast email kepada perusahaan besar dan pelaku usaha di Maluku Utara. Setelah itu, petugas akan melakukan pendataan lapangan dari rumah ke rumah pada Juni–Juli 2026, kemudian dilanjutkan tahap supervisi pada Agustus 2026.
SE2026 adalah kegiatan nasional yang rutin digelar setiap sepuluh tahun sesuai amanat UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sensus ini akan menghimpun data fundamental seluruh kegiatan ekonomi untuk mendukung perencanaan pembangunan, formulasi kebijakan, dan penguatan strategi sektor usaha.
Hasil SE2026 diharapkan dapat memberikan gambaran aktual tentang berbagai isu strategis, seperti daya saing dunia usaha, perkembangan UMKM, struktur perekonomian wilayah, hingga kesiapan pelaku usaha menghadapi era ekonomi digital.
Data tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama baik bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat luas dalam memahami dinamika ekonomi di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
Tim/red
