Halsel – Pelayanan publik di Desa Saketa, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan administrasi dan pemerintahan dilaporkan masih dalam kondisi dipalang selama kurang lebih 10 bulan, sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak berjalan normal, Selasa 12/05/2026.
Kondisi tersebut memicu keluhan warga karena berbagai pelayanan administrasi menjadi terhambat. Sejumlah masyarakat menyayangkan belum adanya penyelesaian yang dinilai konkret dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, terhadap persoalan yang terjadi di desa tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, pemalangan kantor desa bermula dari perselisihan terkait kebijakan pemerintahan desa, pembagian kewenangan, serta dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa.
Perselisihan tersebut melibatkan sejumlah unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sebagian warga masyarakat.
Situasi kemudian memanas hingga berujung pada aksi pemalangan kantor desa oleh sebagian warga yang menuntut penyelesaian masalah secara terbuka dan adil. Hingga kini, belum terdapat titik temu yang mampu mengakhiri konflik tersebut.
Akibat pemalangan itu, masyarakat mengaku mengalami kesulitan dalam mengurus berbagai dokumen penting, seperti surat keterangan kependudukan, surat izin usaha, surat pengantar administrasi, hingga dokumen pendukung program bantuan sosial.
Selain itu, sejumlah program pembangunan desa yang direncanakan dalam APBDes disebut ikut terhambat karena terbatasnya aktivitas pemerintahan di kantor desa.
Sejumlah tokoh masyarakat dan elemen warga menilai Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu mengambil langkah lebih aktif untuk memediasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi.
Mereka berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog bagi seluruh pihak agar pelayanan publik kembali berjalan normal.
“Pemerintah daerah seharusnya hadir untuk memastikan pelayanan masyarakat tidak lumpuh terlalu lama,” ujar salah satu warga yang meminta agar persoalan segera diselesaikan demi kepentingan masyarakat Desa Saketa.
Tokoh masyarakat, pemuka agama, serta organisasi kemasyarakatan di Halmahera Selatan juga dikabarkan ikut menyampaikan keprihatinan atas kondisi tersebut.
Mereka menilai pemalangan kantor desa dalam waktu yang cukup lama berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hingga berita ini dipublikasikan belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait langkah penyelesaian konflik maupun rencana pembukaan kembali kantor Desa Saketa.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan yang bijaksana dan adil agar aktivitas pemerintahan desa dapat kembali berjalan normal serta pelayanan kepada warga dapat dipulihkan sepenuhnya.
Pimred
