Halmahera Tengah – Yudi, korban kebakaran ruko di Desa Woekob, Dusun 1 Trans Kobe sp 1, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, mengaku kecewa terhadap penanganan pascakebakaran yang dialaminya.
Peristiwa kebakaran tersebut terjadi pada 9 Januari 2026 sekitar pukul 09.00 WIT. Api melahap ruko milik Yudi hingga menyebabkan kerugian besar. Dalam situasi panik dan kehilangan, Yudi mengaku sempat mendapat harapan ketika petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Halmahera Tengah datang ke lokasi menggunakan mobil Basarnas untuk menawarkan bantuan.
Menurut Yudi, saat itu petugas meminta sejumlah dokumen pendukung sebagai syarat pengajuan bantuan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
“Petugas datang, menawarkan bantuan, dan saya sudah serahkan semua berkas pendukung seperti KTP dan KK. Tapi sampai hari ini belum ada kabar,” ujar Yudi dengan nada kecewa.
Yudi mengaku telah menunggu lebih dari satu bulan tanpa adanya informasi lanjutan terkait realisasi bantuan yang dijanjikan. Ia merasa tidak mendapatkan kepastian, padahal dokumen pribadinya telah diambil oleh pihak BPBD sebagai bagian dari proses administrasi.
“Kami ini korban, sudah susah karena kebakaran, lalu diberi harapan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” katanya.
Kekecewaan itu semakin mendalam karena hingga kini belum ada komunikasi resmi, baik berupa pemberitahuan proses verifikasi, pencairan bantuan, maupun penjelasan kendala yang dihadapi.
Merasa tidak mendapatkan kepastian, Yudi meminta perhatian langsung dari Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji, agar turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.
Ia berharap pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap korban bencana mendapatkan haknya secara adil dan transparan.
“Saya berharap Bupati bisa turun tangan melihat persoalan ini. Jangan sampai masyarakat merasa dipermainkan atau ditinggalkan setelah musibah,” tegasnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut penanganan korban bencana. Dalam situasi darurat, kepastian dan kecepatan respons pemerintah menjadi hal yang sangat penting untuk memulihkan kondisi korban.
Masyarakat berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak BPBD Halmahera Tengah terkait proses bantuan yang telah dijanjikan. Transparansi informasi dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BPBD Halmahera Tengah terkait keluhan yang disampaikan oleh Yudi.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap musibah, ada harapan korban yang menggantung pada janji dan tanggung jawab pemerintah. Publik kini menanti jawaban dan tindakan nyata dari pihak terkait demi keadilan dan kemanusiaan.
Tim/red
