Halmahera Utara, 1 April 2026 – BADKO HMI Maluku Utara menegaskan desakan keras kepada Partai Demokrat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap kadernya, Aksanri Kitong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dapil Halmahera Utara–Morotai.
Desakan ini menguat setelah beredarnya percakapan dalam grup WhatsApp yang dinilai tidak hanya tidak mendukung, tetapi juga melecehkan kegiatan literasi yang digagas oleh Dr. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd. (Wakil Bupati Halmahera Utara), yang selama ini dikenal aktif mendorong gerakan literasi di Provinsi Maluku Utara, termasuk kegiatan bedah buku.
Dalam percakapan tersebut, terdapat pernyataan:
“Kk sek dn seluruh teman GAMKI, yg namanya kegiatan yg d buat oleh kasman, STOP IKUT apalagi kegiatan buku buku dn buku, kegiatan tai itu.”
Pernyataan ini menuai kecaman luas karena dinilai bukan hanya merendahkan kegiatan edukatif, tetapi juga merupakan bentuk pelecehan terhadap kegiatan literasi yang seharusnya didukung oleh setiap pejabat publik.
Fungsionaris BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M Hamzah, menegaskan bahwa sikap partai akan menjadi tolok ukur komitmen terhadap masa depan generasi bangsa.
“Jika Partai Demokrat tidak segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), maka itu sama saja dengan mendukung sikap yang tidak Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, bahkan membiarkan tindakan yang melecehkan kegiatan literasi. Ini bukan hanya persoalan individu, tetapi menyangkut tanggung jawab moral partai sebagai pilar demokrasi,” tegas Alfian M Hamzah.
Ia bahkan menyebut, sikap pembiaran terhadap dugaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Ini bisa disebut sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi, karena jelas bertentangan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih parah lagi jika ada pejabat publik yang justru melecehkan kegiatan literasi,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya konstitusi. Sebagai bagian dari DPRD, setiap anggota dewan seharusnya memastikan nilai-nilai konstitusi dijalankan secara konsisten.
“Legislatif itu mengawal konstitusi. Bukan justru ada pejabat publik yang membuat kegiatan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, lalu tidak didukung, bahkan dilecehkan dengan ucapan yang tidak layak. Ini jelas bertentangan dengan semangat konstitusi,” ujarnya.
Bangsa ini pada hakikatnya didirikan oleh para pendiri bangsa yang memiliki tradisi intelektual kuat dan kedalaman berpikir yang lahir dari budaya membaca (buku). Tokoh-tokoh perumus kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Mohammad Hatta, hingga Sutan Takdir Alisjahbana dikenal sebagai pribadi yang akrab dengan buku, literatur, dan wacana pemikiran global. Dengan demikian, setiap bentuk sikap yang merendahkan atau melecehkan kegiatan literasi sejatinya tidak hanya bertentangan dengan etika publik, tetapi juga mengingkari semangat historis berdirinya bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah meletakkan fondasi negara ini di atas tradisi intelektual dan pemikiran yang mendalam—sesuatu yang hanya dapat tumbuh melalui budaya membaca dan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan. Ujar Alfian.
Selain mendesak partai, BADKO HMI Maluku Utara juga meminta Badan Kehormatan DPRD untuk segera bertindak tanpa harus menunggu laporan resmi.
“BK DPRD harus proaktif. Ini sudah menjadi konsumsi publik dan menimbulkan kegaduhan. Tidak perlu menunggu laporan, langsung tindaklanjuti demi menjaga marwah lembaga,” tegasnya.
Menurutnya, sikap yang tidak mendukung bahkan melecehkan kegiatan literasi serta penggunaan bahasa kasar oleh pejabat publik merupakan pelanggaran etik serius dan mencoreng upaya anak bangsa lain dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi partai politik Demokrat dalam menjaga disiplin kader serta komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan konstitusi.
Reporter : Rahmat Ikram
