HALMAHERA SELATAN – Ratusan warga dari Desa Kawasi dan Desa Soligi memadati kantor CSR Harita Group dalam sebuah aksi yang bukan sekadar unjuk rasa, melainkan jeritan panjang masyarakat kecil yang merasa hak hidupnya direnggut. Di bawah terik matahari dan suasana penuh emosi, warga datang membawa satu tuntutan: keadilan atas lahan yang mereka klaim sebagai sumber kehidupan yang kini diduga telah digusur secara sepihak.
Namun, di balik tuntutan terhadap perusahaan, sorotan tajam juga mengarah ke pemerintah daerah. Warga menilai Bupati seakan menutup mata, membiarkan masyarakatnya tenggelam dalam kesedihan tanpa kehadiran nyata dari pemimpin yang seharusnya menjadi pelindung terakhir rakyat.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan, sudah berusaha mengadu. Tapi tidak ada respon yang jelas. Kami merasa ditinggalkan,” ujar salah satu warga dengan nada getir.
Aksi tersebut berubah menjadi lautan duka ketika seorang warga, Bapak Alimusu, berdiri di tengah massa. Dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca, ia mengungkapkan kisah pilu yang kini menjadi simbol penderitaan warga lainnya.
“Saya hanya orang kecil… saya tidak punya apa-apa lagi selain tanah itu. Tolong, saya minta kepada mahasiswa dan semua yang peduli rakyat kecil, bantu saya. Kembalikan tanah saya,” ucapnya lirih.
Ia kemudian terdiam sejenak, sebelum melanjutkan dengan kalimat yang mengguncang hati siapa pun yang mendengar.
“Kalau tanah itu hilang… anak-anak saya nanti makan apa?”
Bagi Alimusu, tanah itu bukan sekadar aset. Di atasnya tumbuh harapan, berdiri masa depan, dan bergantung kehidupan keluarganya. Ia mengaku sekitar 400 pohon cengkeh miliknya telah digusur. Pohon-pohon yang ia rawat bertahun-tahun kini hilang tanpa jejak, meninggalkan luka yang tak hanya bersifat materi, tetapi juga batin.
Warga yang hadir tak kuasa menahan emosi. Beberapa terlihat menunduk, sebagian lain meneriakkan tuntutan dengan suara lantang. Mereka merasa tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.
“Kami ini rakyat kecil, tapi kami juga punya hak. Jangan biarkan kami menderita seperti ini tanpa kejelasan,” teriak massa.
Kekecewaan terhadap pemerintah daerah semakin menguat. Warga menilai sikap diam yang ditunjukkan justru memperparah luka yang mereka rasakan. Di saat rakyat berjuang mempertahankan hidup, mereka berharap ada keberpihakan, ada tindakan nyata, bukan sekadar keheningan.
“Kalau pemimpin saja diam, kami harus berharap ke siapa lagi?” ungkap seorang ibu dengan nada penuh harap sekaligus putus asa.
Aksi di kantor CSR tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana konflik lahan bukan hanya persoalan hukum atau administrasi, tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang paling dalam. Ini adalah tentang keluarga yang kehilangan sumber makan, tentang anak-anak yang masa depannya terancam, dan tentang masyarakat yang merasa dipinggirkan di tanahnya sendiri.
Meski aksi berlangsung dengan pengawalan, ketegangan tetap terasa di setiap sudut. Warga menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan keadilan yang benar-benar ditegakkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Harita Group maupun pemerintah daerah terkait tuntutan warga. Sementara itu, di balik riuhnya aksi dan kerasnya tuntutan, tersimpan kesunyian yang lebih dalam—kesunyian hati masyarakat yang hanya ingin didengar dan diperlakukan adil di tanah mereka sendiri.
