Halmahera Selatan, infomalut.id — Warga Desa Bahu menyampaikan keluhan terkait tingginya biaya pengoperasian ambulans laut milik Puskesmas Mandioli Selatan di Desa Jiko. Setiap pasien yang harus dirujuk ke RSUD Labuha disebut dibebankan biaya bahan bakar dalam jumlah besar, sehingga dinilai memberatkan masyarakat.
Menurut penuturan sejumlah warga, pasien rujukan—terutama ibu hamil yang hendak melahirkan—hampir selalu diminta menanggung pembelian bahan bakar hingga 5 galon atau sekitar 125 liter bensin. Jika dihitung berdasarkan harga pasar saat ini, biaya tersebut mencapai kurang lebih Rp 2.125.000.
“Biaya ini benar-benar memberatkan kami. Selain bensin, kadang juga dimintai uang rokok. Sudah terlalu berat bagi masyarakat, terutama yang kondisi ekonominya pas-pasan,” ujar salah satu warga Desa Bahu yang enggan disebutkan namanya.
Tingginya biaya tersebut membuat masyarakat enggan menggunakan fasilitas ambulans laut milik puskesmas. Warga lebih memilih menggunakan motor laut milik warga, meski fasilitasnya minim dan risiko perjalanannya jauh lebih besar.
“Dengan biaya sebesar itu, kami terpaksa pakai motor laut warga saja. Walaupun tidak aman seperti ambulans, tapi apa boleh buat, kami tidak mampu membayar,” keluh warga lainnya.
Warga mengungkapkan bahwa kondisi ini telah berlangsung cukup lama, terutama untuk kasus rujukan ibu hamil ke RSUD Labuha. Mereka berharap pemerintah segera turun tangan menertibkan praktik pembebanan biaya yang dianggap tidak wajar tersebut.
Karena itu, masyarakat Desa Bahu mendesak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan untuk mengevaluasi kepemimpinan Kepala Puskesmas Mandioli Selatan serta memastikan pelayanan ambulans laut berjalan sesuai aturan tanpa memberatkan pasien.
“Kami berharap Dinas Kesehatan bisa melihat langsung kondisi kami dan memberi solusi. Jangan biarkan masyarakat kecil terus menanggung beban seperti ini,” tambah salah seorang warga.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya menghubungi Kepala Puskesmas Mandioli Selatan untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait keluhan warga tersebut.
Tim/red
