Halmahera Tengah — Aroma ketidakamanan kembali menyelimuti ruang publik di kawasan industri Halmahera Tengah. Dugaan tindakan pelecehan terhadap perempuan yang melibatkan sejumlah pekerja asing kembali mencuat, memantik kemarahan warga sekaligus mempertanyakan keseriusan pihak perusahaan dalam menjaga etika dan keselamatan sosial di wilayah operasionalnya.
Peristiwa ini bukan sekadar kabar sesaat. Warga mengaku, insiden serupa telah berulang kali terjadi, terutama di titik-titik yang padat aktivitas pekerja tambang dan industri nikel. Situasi ini menimbulkan keresahan yang nyata—bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga bagi masyarakat luas yang mulai kehilangan rasa aman di lingkungan mereka sendiri.
Sorotan tajam kini mengarah ke manajemen perusahaan, khususnya pihak HR dan HRD, yang dinilai gagal menunjukkan sikap tegas. Alih-alih transparan dan responsif, perusahaan justru dianggap bungkam dan terkesan menutup mata. Sikap ini memicu kecurigaan publik: apakah ada pembiaran sistematis, atau bahkan perlindungan terhadap oknum pelaku?
Kritik publik semakin mengeras karena persoalan ini menyentuh aspek yang sangat mendasar—martabat perempuan dan keamanan sosial.
Pelecehan bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi bentuk kekerasan yang tidak bisa dinegosiasikan. Ketika perusahaan tidak bertindak, maka tanggung jawab moral tak bisa dihindari.
Desakan pun mengalir deras. Masyarakat menuntut langkah konkret: investigasi terbuka, penindakan tegas terhadap pelaku tanpa pandang bulu, serta jaminan keamanan bagi warga sekitar. Tanpa itu, kepercayaan publik terhadap perusahaan akan terus terkikis.
Lebih jauh, sikap diam HR dan HRD justru memperburuk citra perusahaan. Fungsi mereka seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga disiplin, etika kerja, dan hubungan sosial yang sehat. Namun dalam kasus ini, publik melihat sebaliknya—ketiadaan keberanian untuk bertindak.
Pemerintah daerah pun tak luput dari sorotan. Masyarakat menilai pengawasan terhadap tenaga kerja asing masih lemah dan cenderung permisif. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya keamanan yang terancam, tetapi juga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kasus ini menjadi ujian serius: apakah perusahaan dan pemerintah akan berdiri di sisi korban dan masyarakat, atau terus membiarkan keresahan tumbuh tanpa jawaban?
Satu hal yang pasti—publik tidak lagi diam.
