Ternate – BADKO HMI Maluku Utara secara tegas menantang Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (DIRUT PERUMDA) Air Minum Ake Gaale Kota Ternate untuk segera menuntaskan persoalan krisis air bersih yang hingga kini masih dirasakan masyarakat di Kelurahan Foramadiahi dan sejumlah wilayah lainnya di Kota Ternate.
Sebagaimana diketahui, Firman Mudaffar Sjah, S.E. resmi dilantik sebagai DIRUT PERUMDA Air Minum Ake Gaale Kota Ternate untuk masa jabatan 2026–2030. Ia dilantik oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, pada 16 April 2026, bersama dewan pengawas baru sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menjadikan kepuasan pelanggan sebagai fokus utama.
Fungsionaris BADKO HMI Maluku Utara, Alfian M. Hamzah, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan di tubuh PERUMDA harus menjadi momentum nyata untuk memperbaiki pelayanan publik, bukan sekadar rotasi elit tanpa dampak signifikan bagi masyarakat.
“Krisis air di Kelurahan Foramadiahi bukan persoalan baru, maslah ini sudah cukup lama terjadi. Ini adalah masalah mendasar yang menyangkut hak dasar masyarakat. DIRUT baru harus hadir dengan solusi konkret, bukan hanya janji,” tegas Alfian.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi air yang terjadi di Pulau Kota Ternate. Menurutnya, kondisi di Foramadiahi sangat memprihatinkan karena masyarakat harus berjuang memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sementara itu, di beberapa kelurahan lain—bahkan di sebagian besar wilayah di Pulau Ternate—akses air bersih justru mengalir relatif lancar dan stabil.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung tingginya konsumsi air oleh sejumlah usaha berskala besar. Menurutnya, sektor usaha seperti hotel dan bisnis lainnya menyerap pasokan air dalam jumlah yang sangat besar, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses air bersih.
“Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan serius. Di satu sisi, usaha-usaha besar dapat mengakses air dalam jumlah besar secara relatif stabil, sementara masyarakat di wilayah tertentu justru mengalami krisis. Ini harus menjadi perhatian serius dalam tata kelola distribusi air yang adil,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa situasi tersebut mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan prioritas pelayanan air di Kota Ternate agar lebih berkeadilan.
Ia juga mengingatkan bahwa sirkulasi elit dalam jabatan publik sejatinya bertujuan untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemerataan pelayanan. Namun, jika tidak diiringi dengan kerja nyata, maka hal tersebut hanya akan menjadi sarana bagi segelintir elit untuk menikmati kekuasaan.
“Jangan sampai tujuan dari sirkulasi elit untuk menyelesaikan ketimpangan sosial tidak tercapai, melainkan hanya menjadi ruang bagi elit untuk mempertahankan kepentingannya sendiri. Rakyat butuh air, bukan retorika,” lanjutnya.
BADKO HMI Maluku Utara mendorong agar PERUMDA Air Minum Ake Gaale Kota Ternate segera melakukan pemetaan menyeluruh terhadap persoalan distribusi air, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya air. Selain itu, mereka juga meminta Pemerintah Kota Ternate untuk memperkuat pengawasan guna memastikan kinerja PERUMDA berjalan maksimal.
Alfian menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini hingga masyarakat benar-benar mendapatkan akses air bersih secara merata dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari kontrol sosial. Kami akan terus mengawal sampai persoalan ini benar-benar selesai,” tutupnya.
Reporter : Rahmat Ikram
