Ternate—Praktisi hukum, Saiful Djanwar, S.H., memberikan apresiasi atas keberanian Nurjaya yang secara terbuka membongkar dugaan praktik korupsi anggaran perjalanan dinas (perjadin) di lingkungan DPRD Kota Ternate.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pemberitaan media online Buletin Malut yang memuat desakan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran perjadin tersebut.
Menurut Saiful Djanwar, langkah Nurjaya patut dihargai sebagai bentuk keberanian moral serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Apa yang disampaikan oleh saudari Nurjaya bukan hanya sekadar kritik internal, tetapi merupakan bentuk kontrol publik yang sangat penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ini harus didukung, bukan justru ditekan,” tegas Saiful.
Ia menilai, dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas merupakan persoalan serius yang berpotensi merugikan keuangan negara atau daerah, sehingga wajib ditindaklanjuti secara hukum oleh aparat penegak hukum.
Saiful juga menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan independen.
“APH tidak boleh ragu. Prinsip equality before the law harus ditegakkan. Siapapun yang terlibat, jika cukup bukti, wajib diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, Saiful juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pelapor atau pihak yang mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, agar tidak mengalami intimidasi maupun tekanan.
Di akhir pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kasus ini sebagai bagian dari upaya bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi di Kota Ternate.
“Ini momentum penting untuk membersihkan praktik-praktik yang merusak kepercayaan publik. Kita semua harus berdiri di pihak kebenaran,” tutup Saiful.
Pimred
