TERNATE INFOMALUT.ID – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate masih menelaah laporan dugaan ketidaksesuaian pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler di SMP Negeri 10 Kota Ternate yang berlokasi di Kecamatan Hiri. Kamis, 2/7/2026
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muhammad Gazali Kasim, mengatakan laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui Bidang SMP dengan melakukan verifikasi faktual di lapangan. Hasil verifikasi kini diterapkan dalam telaah yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk menentukan langkah berikutnya.
“Setiap laporan yang masuk harus diaktifkan terlebih dahulu di lapangan. Kami melihat kondisi sebenarnya, kemudian disandingkan dengan laporan yang disampaikan. Dari situ baru bisa diketahui apakah laporan tersebut benar adanya atau terdapat kekeliruan,” kata Gazali.
Menurutnya, hingga kini dirinya belum menerima laporan teaah secara utuh sehingga belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pengelolaan dana BOSP di sekolah tersebut.
Ia menjelaskan, apabila hasil verifikasi menemukan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan dana, maka Disdik akan terlebih dahulu mengedepankan langkah-langkah pelatihan terhadap pihak sekolah.
“Bisa saja ada kekeliruan dalam memahami aturan sehingga pelaksanaan BOS menjadi perhatian masyarakat. Kalau memang ditemukan, tentu akan ada langkah-langkah pembinaan. Fungsi Dinas Pendidikan juga melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di sekolah,” ujarnya.
Gazali menambahkan, hasil verifikasi lapangan juga akan disandingkan dengan laporan pertanggungjawaban dana BOSP serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kalau memang nantinya terbukti menyalahi ketentuan, tentu akan ada tindakan sesuai aturan. Baik tindakan administrasi maupun pengembalian kerugian apabila memang harus dikembalikan. Namun sampai saat ini saya belum melihat laporan secara utuh,” katanya.
Sebelumnya, pada saat proses advokasi di SMPN 10 Hiri, ditemukan dugaan ketidaksesuaian antara dokumen ARKAS dengan kesesuaian kondisi di lapangan. Salah satunya mengenai pemeliharaan barang perpustakaan bernilai sekitar Rp15 juta yang diduga tidak sesuai dengan kondisi fisik bangunan.
Menangapi hal tersebut, Gazali menyatakan tim Dinas telah menerima informasi dan dokumentasi kondisi lapangan, termasuk fasilitas sekolah yang menjadi perhatian dalam proses verifikasi.
“Semua itu sementara ditelaah. Dinas harus obyektif melihat kondisi yang ada. Kalau memang terjadi pelanggaran, tentu akan diambil langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Penulis: Tim
Editor: Tim
