Oleh: Julkifran Jainudin
Mahasiswa Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Kota selalu dipandang sebagai ruang yang penuh harapan. Di sanalah pusat pertumbuhan ekonomi berkembang, lapangan pekerjaan tersedia, dan berbagai fasilitas publik dibangun. Bagi sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berasal dari wilayah pedesaan, kota menjadi simbol kesempatan untuk mengubah nasib. Harapan memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan mendorong arus urbanisasi terus berlangsung dari tahun ke tahun.
Namun, di balik optimisme tersebut, kehidupan perkotaan juga menyimpan paradoks. Kota memang menawarkan peluang, tetapi pada saat yang sama menghadirkan biaya hidup yang semakin tinggi. Harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan, biaya sewa rumah semakin mahal, ongkos transportasi meningkat, sementara kebutuhan pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, hingga komunikasi menjadi pengeluaran yang tidak dapat dihindari. Bagi keluarga buruh yang menggantungkan hidup pada pendapatan tetap, kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan perjuangan mempertahankan keberlangsungan hidup.
Ironisnya, kelompok yang setiap hari menggerakkan roda perekonomian justru menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi. Buruh bekerja di pabrik, pelabuhan, pusat perdagangan, sektor jasa, maupun konstruksi. Mereka adalah fondasi yang memungkinkan aktivitas ekonomi kota terus berjalan. Namun, kesejahteraan yang mereka terima belum tentu sebanding dengan kontribusi yang mereka berikan.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan. Kota dapat mengalami kemajuan secara fisik melalui pembangunan gedung-gedung tinggi dan meningkatnya investasi, tetapi pada saat yang sama masih menyisakan persoalan ketimpangan bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah.
Dalam perspektif sosiologi, kondisi ini dapat dipahami sebagai persoalan struktural. Kemiskinan dan kerentanan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh kemampuan individu dalam mengelola pendapatan, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan negara, serta mekanisme distribusi sumber daya di dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Karl Marx yang melihat bahwa kelompok pekerja sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam sistem ekonomi karena nilai kerja yang mereka hasilkan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang memadai. Dalam konteks masyarakat modern, persoalan tersebut masih relevan ketika produktivitas meningkat, tetapi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup justru semakin berat.
Di sisi lain, Emile Durkheim mengingatkan bahwa masyarakat hanya dapat bertahan apabila terdapat keseimbangan antara fungsi-fungsi sosial yang dijalankan oleh setiap kelompok. Buruh memiliki fungsi vital dalam menjaga kehidupan ekonomi kota. Oleh karena itu, apabila kelompok pekerja terus berada dalam tekanan ekonomi yang berkepanjangan, keseimbangan sosial juga berpotensi terganggu. Ketimpangan yang terus dibiarkan dapat melemahkan solidaritas sosial dan menimbulkan berbagai persoalan baru, mulai dari meningkatnya kemiskinan hingga menurunnya kualitas kehidupan masyarakat perkotaan.
Mahalnya biaya hidup di kota dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, harga kebutuhan pokok yang cenderung fluktuatif. Beras, minyak goreng, telur, sayuran, hingga berbagai bahan pangan lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi produksi, distribusi, perubahan iklim, dan dinamika pasar. Ketika harga terus mengalami kenaikan, beban pengeluaran rumah tangga ikut meningkat.
Kedua, biaya tempat tinggal yang terus melonjak. Pertumbuhan kawasan perkotaan menyebabkan harga tanah dan tarif sewa rumah meningkat dari waktu ke waktu. Tidak sedikit keluarga buruh harus mengalokasikan sekitar sepertiga hingga hampir setengah pendapatan bulanannya hanya untuk membayar kontrakan sederhana. Kondisi tersebut mempersempit ruang bagi pemenuhan kebutuhan lainnya.
Ketiga, biaya transportasi. Banyak pekerja memilih tinggal di kawasan pinggiran kota karena harga sewa lebih murah. Akan tetapi, pilihan tersebut menghadirkan konsekuensi berupa ongkos transportasi yang lebih besar dan waktu tempuh yang lebih panjang menuju tempat kerja. Penghematan biaya tempat tinggal akhirnya dibayar dengan meningkatnya biaya mobilitas.
Keempat, meningkatnya biaya layanan dasar seperti listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan komunikasi. Seluruh komponen tersebut telah menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat modern sehingga hampir tidak mungkin untuk dihindari.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bekerja saja tidak selalu cukup untuk mencapai kehidupan yang layak. Ketika kenaikan pendapatan tidak mampu mengikuti laju kenaikan biaya hidup, maka daya beli masyarakat akan terus menurun.
Bagi sebagian besar keluarga buruh, gaji bulanan merupakan satu-satunya sumber penghasilan. Sayangnya, kenaikan upah sering kali berjalan lebih lambat dibandingkan kenaikan harga kebutuhan hidup. Akibatnya, ruang antara pemasukan dan pengeluaran semakin sempit. Bahkan, tidak sedikit rumah tangga yang mengalami defisit setiap bulan.
Situasi ini membuat keluarga buruh hampir tidak memiliki kesempatan untuk menabung. Seluruh pendapatan habis digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika muncul keadaan darurat seperti anggota keluarga sakit, biaya pendidikan meningkat, atau kepala keluarga kehilangan pekerjaan, kondisi ekonomi rumah tangga langsung terguncang.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan perkotaan tidak selalu identik dengan pengangguran. Banyak orang bekerja penuh waktu, bahkan dengan jam kerja yang panjang, tetapi tetap hidup dalam kondisi rentan. Mereka bukan tidak bekerja, melainkan bekerja dalam kondisi yang belum mampu memberikan rasa aman secara ekonomi.
Meskipun demikian, keluarga buruh memperlihatkan kemampuan bertahan yang luar biasa. Mereka mengembangkan berbagai strategi untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyusun skala prioritas pengeluaran. Kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan anak, dan transportasi ditempatkan sebagai kebutuhan utama, sementara pengeluaran konsumtif ditekan seminimal mungkin.
Budaya hidup hemat menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Banyak keluarga membiasakan diri mencatat pengeluaran, membandingkan harga sebelum membeli barang, memasak di rumah, memanfaatkan potongan harga, hingga menunda pembelian barang yang belum benar-benar dibutuhkan.
Selain melakukan penghematan, keluarga buruh juga berupaya menambah sumber pendapatan. Tidak sedikit istri yang membuka usaha kecil di rumah seperti berjualan makanan, menjahit, atau berdagang secara daring. Anak-anak yang telah memasuki usia kerja pun sering membantu ekonomi keluarga melalui pekerjaan paruh waktu tanpa meninggalkan pendidikan.
Mereka juga memanfaatkan modal sosial yang dimiliki. Sebagian berbagi tempat tinggal dengan keluarga besar untuk mengurangi biaya sewa, saling membantu dengan tetangga, hingga memanfaatkan pekarangan sempit untuk menanam kebutuhan dapur. Dalam perspektif sosiologi, strategi tersebut menunjukkan bahwa solidaritas keluarga dan jaringan sosial masih menjadi sumber kekuatan utama masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi.
Namun demikian, ketangguhan keluarga buruh tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan yang bersifat struktural. Kemampuan bertahan merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi yang sulit, bukan tanda bahwa persoalan telah selesai. Apabila harga kebutuhan pokok terus meningkat sementara pendapatan masyarakat berjalan di tempat, maka keluarga buruh akan terus hidup dalam lingkaran kerentanan. Mereka mungkin mampu bertahan hari ini, tetapi semakin sulit membangun masa depan yang lebih baik.
Menurut saya, pembangunan kota seharusnya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tingginya investasi, atau banyaknya gedung pencakar langit yang berdiri. Kemajuan kota harus diukur dari sejauh mana masyarakat yang bekerja mampu menikmati hasil pembangunan tersebut. Kota yang maju bukan hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial.
Karena itu, negara perlu memperkuat kebijakan pengupahan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup layak, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas akses terhadap perumahan yang terjangkau, meningkatkan kualitas transportasi publik, serta memastikan pendidikan dan layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Pada saat yang sama, dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk membangun hubungan industrial yang lebih adil dengan memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi para pekerja.
Keluarga buruh telah menunjukkan semangat, ketangguhan, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa dalam menghadapi mahalnya biaya hidup. Mereka bekerja keras, hidup sederhana, dan mengelola keuangan dengan penuh kehati-hatian agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Akan tetapi, daya juang tersebut memiliki batas. Tidak adil apabila seluruh beban mempertahankan kesejahteraan hanya diletakkan di pundak mereka.
Pada akhirnya, kota yang benar-benar maju bukanlah kota yang hanya menyediakan kesempatan untuk bekerja, melainkan kota yang mampu menjamin setiap pekerja hidup secara layak dan bermartabat. Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh semua, termasuk mereka yang setiap hari menjadi penggerak utama roda perekonomian.
